Soal dan Kunci CPNS 2015 Materi Kebijakan Pemerintah
Soal dan Kunci CPNS 2015 Materi Kebijakan Pemerintah
JAWABAN SOAL CPNS KEBIJAKAN PEMERINTAH
1. Kurikulum sekolah selain yang berlaku secara nasional terdapat pula kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi daerah yang disebut dengan…
A. Kurikulum daerah
B. Kurikulum terpadu
C. Unsure daerah
D. Muatan lokal
JAWAB: D
2. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Presiden sebagai perwujudan…
A. Lembaga pembantu Presiden dalam pembangunan bidang pendidikan
B. Pengawasan pemerintah dalam pengendalian mutu pendidikan
C. Lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan
D. Institusi non departmental dalam perumusan kebijakan pendidikan
JAWAB: A
3. Penyelenggaraan EBTANAS pada tingkat SD, SLIP, dan SLTA memberi kontribusi positif kepada pembangunan sektor pendidikan terutama dalam…
A. Upaya pengendalian mutu pendidikan
B. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan
C. Mengurangi biaya operasional pendidikan
D. Memeratakan tanaga dan sarana kependidikan
JAWAB: A
4. Berikut ini bentuk-bentuk perguruan tinggi menurut Undang-undanr No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kecuali
A. Akademi
B. Politeknik
C. Sekolah tinggi
D. Diploma 1
JAWAB: D
5. Berikut ini nilai-nilai positif dari uoaya Pemerintah untuk mernberi otonomi yang lebih luas kepada perguruan tinggi negeri terutama untuk…
A. Melepaskan beban pemerintah dalam pendanaan operasional
B. Memacu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat
C. Memacu perkembangan perguruan tinggi yang bersangkutan
D. Meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan
JAWAB: C
6. Pelaksanaan program pendidikan Paket A dan Paket B terutama dimaksudkan dalam rangka…
A. Mendukung program wajib belajar 9 tahun
B. Meningkatkan kecerdasan masyarakat
C. Memberikan bekal keterampilan
D. Memberantas buta pengetahuan dasar
JAWAB: D
7. Program Kapal Pemuda ASEAN dan Jepang bermanfaat dalam hal-hal berikut, kecuali…
A. Meningkatkan rasa persaudaraan
B. Menumbuhkan saling pengertian
C. Pertukaran nilai-nilai budaya positif
D. Penghapusan batas-batas budaya
JAWAB: D
8. Kedudukan budaya daerah dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional adalah sebagai…
A. Pelengkap
B. Pendamping
C. Penunjang
D. Unsur
JAWAB: D
9. Menteri-menteri lingkungan hidup dari Negara-negara anggota ASEAN dewasa ini menggalang kerjasama dan memberi perhatian serius dalam mengatasi masalah bersama, yakni… ,
A. Polusi tanah karena limbah plastik
B. Larangan pemanfaatan kayu tropis
C. Kesadaran rakyat tentang lingkungan
D. Masalah asap dan kebakaran hutan
JAWAB: C
10. Pemindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain, yang dikenal dengan program transmigrasi, akan lebih efektif apabila dilakukan dengan…
A. Peningkatan sarana sosial
B. Penyediaan lapangan kerja
C. Perumahan yang memadai
D. Pemerataan lapangan kerja
JAWAB: D
11. Dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang disalurkan oleh Pemenntah bertujuan untuk…
A. Menunjang kelancaran pembangunan
B. Mengembangkan desa yang tertinggal
C. Memberantas masalah kemiskinan
D. Mengatasai dampak krisis ekonomi
JAWAB: D
12. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas Asia Pasifik tahun 2020, harus dijawab terutama dengan…
A. Meningkatkan sumber daya manusia
B. Mengusahakan modal yang memadai
C. Mengolah kekayaan alam yang melimpah
D. Mendapat bantuan teknologi tinggi
JAWAB: A
13. Deregulasi automotif automotif yang dilakukan oleh Pemerintah pertengahan tahun 1999 diharapkan memberi dampak positif dalam rangka…
A. Menghidupkan pasar mobil yang lesu
B. Meningkatkan jumlah ekspor mobil
C. Membatasi penggunaan mobil impor
D. Memacu pertumbuhan industri mobil
JAWAB: D
14. Pemerintah telah menerbitkan dan menjual obligasi senilai Rp. 157,6 triliun, tujuan utamanya adalah…
A. Mendorong perkembangan usaha swasta
B. Melunasi hutang perusahaan swasta nasional
C. Menutupi kekurangan anggaran pembangunan
D. Memacu pertumbuhan ekonomi nasional
JAWAB: D
15. Berikut ini pengaruh positif dari kebijakan kebebasan pers yang dikeluarkan oleh pemerintah, kecuali…
A. Unsur budaya asing berkembang pesat
B. Perkembangan ilmu pengetahuan
C. Kebeanian mengekspresikan opini
D. kontrol masyarakat terhadap pemerintah
JAWAB: A
16. Fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan pengelompokkan anggota yang mencerminkan…
A. Kebijakan pemerintah dalam mengatur lembaga tertinggi Negara
B. Perimbangan kekuasaan pemerintahan yang disepakati bersama
C. Pembagian kekuasaan legislative pada tingkat lembaga tertinggi Negara
D. Konfigurasi politik dan pengelompokkan fungsional dalam masyarakat
JAWAB: D
17. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1982 tentang Referendum telah dicabut dengan Ketetapan MPR No.VIII/MPR/1998, karena…
A. Dinilai tidak sesuai dnegan tuntutan Pasal 37 UUD 1945
B. Memberi kekuasaan yang terialu luas kepada pemerintah
C. Menghambat perubahan yang mendasar terhadap UUD 1945
D. Membuka kemungkinan terhadap perubahan UUD 1945
JAWAB: A
18. Hal yang amat penting diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah…
A. Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah
B. Pelestarian nilai-nilai tradisional di daerah
C. Perencanaan terpadu pembangunan daerah
D. Kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa
JAWAB: D
19. Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1999 menentukan bahwa anggota DPR periode 1997/2000 diberikan pesangon, dengan pertimbangan terutama…
A. Kinerja Dewan yang tinggi dan masa bakti kurang dari 5 tahun
B. Memacu kerja anggota Dewan supaya lebih berprestasi
C. Meningkatkan kehormatan dan kesejahteraaan anggota Dewan
D. Jasa-jasa anggota Dewan dalam mendukung reformasi
JAWAB: D
20. Tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk mengkaji pemisahan lembaga eksekuti dan yudikatif guna mewujudkan lembaga peradilan yang bebas, sebagi ciri utama dari…
A. Negara hukum
B. Pemerintah demokrasi
C. Kedaulatan rakyat
D. Pemerintah republik
JAWAB: B
21. Kebijakan pemerintah untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif bertujuan…
A. Mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri
B. Memudahkan pengawasan terhadap lembaga peradilan
C. Meingkatkan efektivitas penyelenggaraan peradilan
D. Memperlancar penyelenggaraan administrasi kehakiman
JAWAB: A
22. Menurut peraturan perundangOundangan yang berlaku, pemberatasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, dengan memperhatikan praduga tak bersalah, yakni seseorang dianggap tidak bersalah sebelum…
A. Menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan
B. Menjadi tersangka bahwa dia melakukan kesalahan
C. Diperoleh bukti-bukti yang kuat tentang kesalahannya
D. Berlaku keputusan hakim yang menyatakan bersalah
JAWAB: D
23. Pertahanan dan keamanan bangsa dan Negara, menurut UUD 1945 menjadi tanggungjawab…
A. Pemerintah
B. TNI
C. Warga Negara
D. Rakyat
JAWAB: C
24. Pemisahan Polri dan TNI memiliki tujuan, terutama
A. Meningkatkan kesejahteraan Polri
B. Meningkatkan profesionalisme Polri
C. Mereformasi struktur oirganisasi Polri
D. Mereformasi struktur organisasi TNI
JAWAB: B
25. Peningkatan jumlah personel Kamra didasarkan pada pertimbangan, terutama.
A. Kemampuan profesional Polri
B. Keterbatasan anggota Polri
C. Kerawanan sosial yang meningkat
D. Mewaspadai ancaman keamanan
JAWAB: D