Moratorium UN 2017 Batal Dilaksanakan
 |
| FSGI Menyayangkan Pembatalan Moratorium UN (www.netralnews.com) |
Rencana moratorium Ujian Nasional yang dicanangkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan gagal terlaksana. Hal ini setelah Presiden RI Joko Widodo memutuskan Ujian Nasional (UN) 2017 tetap diadakan. Kepastikan tersebut merupakan hasil Rapat Terbatas Kabinet yang membahas Ujian Nasional di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin 19 Desember 2016.
Terkait gagalnya rencana moratorium UN, Muhadjir yang ditemui usai rapat enggan memberi penjelasan. Padahal, biasanya menteri yang berkaitan dengan topik yang dibahas ikut menyampaikan hasil rapat terbatas melalui keterangan pers bersama Seskab. Muhadjir justru langsung meninggalkan Kantor Presiden.
"Tanyakan ke Seskab, tadi sudah dijelaskan Seskab. Karena sudah diputuskan, Seskab yang menyampaikan. Saya kan pembantu presiden," katanya saat dikejar para jurnalis.
Sebelumnya Muhadjir berencana akan menghentikan sementara (moratorium) pelaksanaan ujian nasional.Rencana tersebut berdasarkan hasil kajian terkait pelaksanaan UN selama ini. Terdapat delapan alasan mengapa moratorium UN perlu dilakukan, yang disampaikan Mendikbud pada presiden beberapa waktu lalu. Sebelum akhirnya Presiden memutuskan UN tetap harus dilaksanakan.
Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyayangkan keputusan pemerintah yang membatalkan moratorium ujian nasional.
"FSGI sangat menyayangkan bahwa moratorium Ujian Nasional batal, sehingga Ujian Nasional tetap dilaksanakan dengan sejumlah perbaikan," ujar Sekjen FSGI Retno Listyarti saat dihubungi, Selasa (20/12/2016).
Retno Listyarti mengatakan, Ujian Nasional terbukti tidak meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, misalnya fungsi pemetaan Ujian Nasional.
"Fungsi pemetaan Ujian Nasional tidak terlihat yang nyata justru pemetaan ketidakjujuran," ucap Retno Listyarti. Dikatakan dia, ujian Nasional yang tidak valid jelas tidak mampu memetakan persoalan pendidikan.
Namun sekretaris kabinet, Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Jokowi melihat jika UN dihapuskan, dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan baru.
"Jika UN ini tidak dijalankan, maka bisa menimbulkan kesenjangan baru, antara sekolah bagus dan tidak bagus. Terutama antara Jawa dan luar Jawa," katanya.
"Jangan sampai kemudian sekolah-sekolah dan perguruan tinggi baik di negeri ini kembali lagi seperti dulu, hanya anak-anak yang bisa sekolah di Jawa," tambah Pramono Anung.
Sumber:
http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/12/19/tanggapan-mendikbud-soal-batalnya-moratorium-ujian-nasional-388232
http://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/20/serikat-guru-sayangkan-moratorium-ujian-nasional-batal